Waketum PAN Anggap Konyol Seruan Poyuono Tolak Bayar Pajak

Jakarta, -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyatakan seruan Arief Poyuono tentang aksi tolak bayar pajak merupakan ide yang sangat konyol. Bara menilai hal tersebut tidak relevan dengan keadaan saat pemerintah masih bekerja dengan baik.

"Itu ide yang sangat konyol dan tidak kontekstual. Dalam sejarah memang ada gerakan melawan kekuasaan untuk tidak membayar pajak. Itu sebagai bentuk protes; perlawanan. Atau dulu zaman kolonial untuk melawan penjajah," ujar Bara kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Bara juga tidak menyetujui ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra itu soal penolakan pembentukan DPR RI 2019-2024 oleh anggota legislatif partai-partai koalisi Indonesia Adil Makmur. Menurut dia, hal itu sangatlah merugikan termasuk untuk partai PAN.

"Merugikan partai juga dong," tuturnya.

Dia menuturkan, penolakan terhadap hasil Pilpres 2019 merupakan bentuk ketidakdewasaan elite dalam berdemokrasi. Bara tak menampik jika dalam pemilu 2019 ini ada kecurangan. Akan tetapi, dia bersikeras kecurangan itu tak mencapai tahap yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Memang banyak kekurangan dan ada kecurangan. Itu saya tidak menutupi; seperti adanya penggunaan uang. Tapi, yang dituduhkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pilpres itu belum bisa dibuktikan," ucapnya.

Hasil sidang putusan Bawaslu yang meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam Situng, kata Bara, membuktikan bahwa kecurangan dalam pemilu 2019 tidaklah seperti apa yang dituduhkan BPN Prabowo-Sandi.

"Itu adalah human error, bukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau memang terbukti adanya kecurangan yang dituduhkan, Bawaslu pasti meminta KPU untuk menghentikan Situng tersebut," ucap dia.

Bara pun menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan dalam gelaran pemilu serentak tahun ini untuk menempuh jalur hukum. Sebab, menurut dia, hal itu merupakan satu di antara banyak langkah dalam memperbaiki iklim demokrasi.

"Bagaimana kita bisa memperbaiki demokrasi salah satunya adalah elite yang bisa menerima kekalahan. Selain juga menempuh jalur konstitusi," ucap dia.

Sebelumnya, Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah hasil Pilpres 2019. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arief Poyuono melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (15/5).

Selain itu, Arief Poyuono memandang anggota legislatif partai Gerindra dan partai koalisi Indonesia Adil Makmur tidak perlu ikut andil dalam pembentukan DPR untuk lima tahun ke depan. Menurut dia, itu merupakan sebuah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019. [CNN Indonesia]