Lama Menghilang, Amien Rais Menyebut Pemerintahan Saat Ini Adalah Rezim Yang Ugal-ugalan.

Jakarta, - Lama menghilang setelah mendeklarasikan Partai Ummat, Amien Rais tiba-tiba muncul dan kembali meramaikan jagat perpolitikan di Indonesia. Kemunculan Amien Rais kali ini membawa pesan tegas kepada pemerintah.

Pesan tersebut secara spesifik ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Tak tanggung-tanggung, Amien menyebut pemerintahan saat ini adalah rezim yang ugal-ugalan.

"Realitas politik kita sekarang ini, duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024," kata Amien.

"Jadi, selain itu, tidak boleh lagi dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai cara, tekad ala Orde Baru itu. Kita masih terngiang-ngiang rakyat kita dibodohi, tapi kadang ditekan, diancam mengegolkan tujuan politik yang sesungguhnya jahat," jelasnya.

Pernyataan Amien Rais tersebut diunggah ke dalam akun Youtube Amien Rais Official dengan judul 'Duet Maut Jokowi Luhut Tidak Kita Perlukan Lagi'. Video berdurasi hampir 20 menit diunggah pada Sabtu (2/4/2022).

Amien Rais meyebut Jokowi dan Luhut memiliki ambisi yang luar biasa dalam berkuasa. Karena itu, Amien menyebut pemerintahan saat ini cenderung paranoid lantaran merasa tidak aman jabatannya akan berakhir sebentar lagi.

"Cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman. Kemudian cara menutupi kelemahannya dengan cara menggertak, dengan mengancam, dengan mengerahkan massa yang masif, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini," ujar Amien.

Amien bahkan mengaku kasihan dengan era pemerintahan sekarang. Pasalnya, Jokowi dan Luhut sampai-sampai harus mengerahkan lurah atau kepala desa demi ambisi kekuasaannya dalam memimpin negeri.

"Saya kasihan melihat keadaan kita sekarang ini, mengerahkan seluruh lurah se-Indonesia, mungkin nanti asosiasi-asosiasi tertentu, mungkin nanti eksponen bangsa petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pensiunan ini pensiunan ini dan lain-lain," jelasnya.

Amien Rais melihat Jokowi dan Luhut mabuk kekuasaan. Dia juga menyebut Jokowi-Luhut adalah deretan contoh pemimpin yang tidak tahu kapan harus mundur.

Padahal, sebut dia, UUD 1945 mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Kini, Amien Rais mengatakan Jokowi-Luhut berupaya untuk memperpanjang kekuasaan dengan cara yang dia sebut ugal-ugalan, yakni amandemen UUD 1945.

"Saudara sekalian, saya lihat sandiwara politik yang dipertontonkan oleh duet Jokowi-Luhut itu makin lama makin menggila, makin ugal-ugalan. Jadi tidak bisa lain kesimpulan saya bahwa memang saudara saya Jokowi ini itu, selain tidak kompeten sebagai pemimpin yang saya tulis dalam risalah kebangsaan saya, tapi juga tidak tahu kapan dia harus mundur," ujarnya.

"Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan dia harus mundur, apalagi dalam UUD 45 itu sudah jelas sekali dikatakan presiden kita hanya bisa dipilih dua kali saja. Tapi sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk buat PPHN. Jadi kemudian nanti arahnya mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu, sangat jahat, ini luar biasa," lanjut Amien.

Sebelumnya, kunjungan kerja Jokowi ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu turut diwarnai aspirasi masyarakat seputar perpanjangan masa jabatan kepala negara.

Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, banyak orang yang meneriakkan Jokowi tiga periode dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang.

Menurut Jokowi, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," ujarnya.

"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," lanjut Jokowi.

Sumber : CNBC Indonesia

Share this post