Prabowo Akan Libatkan Pelajar SMP untuk Komponen Pertahanan

Jakarta, -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyusun komponen cadangan pertahanan militer dari kalangan pelajar.

Menurutnya, komponen pertahanan tak hanya dibangun oleh Kemenhan saja. Sejumlah lembaga dan kementerian lain bisa turut serta dalam membangun sistem pertahanan demi memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemendikbud pimpinan Nadiem Makarim adalah salah satu kementerian yang akan digandeng Prabowo demi memperkuat pertahanan negara.

Prabowo membagi sistem pertahanan negara menjadi dua unsur utama yakni militer dan nonmiliter, atau fisik dan nonfisik.

"Pertahanan militer fisik itu dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Utama adalah TNI harus siap menghadapi, komponen nonmiliter ada unsur lain, ada peran kementerian di luar bidang pertahanan," kata Prabowo saat menggelar rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Peran Kemendikbud sendiri, kata Prabowo, nantinya bisa ikut serta menyusun komponen cadangan dari kalangan pelajar.

"Contoh kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun komponen cadangan, latihan perwira cadangan, latihan untuk komponen cadangan, akan banyak peran di SMA, SMP, dan perguruan tinggi," kata Prabowo.

"Sebagai contoh kalau lihat di US sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," imbuhnya.

Prabowo mengatakan sudah memiliki konsep pasti dalam menggandeng Kemendikbud untuk menciptakan tenaga perwira berupa komponen cadangan dari kalangan terdidik.

Para perwira ini, kata Prabowo, merupakan komponen cadangan yang disiapkan untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI di masa-masa genting. Namun Prabowo enggan merinci konsepnya.

"Nanti pada saatnya akan kita tampilkan," kata Prabowo usai menggelar rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (11/11).

Saat ditanya apakah konsep yang dia maksud berupa sistem militeristik atau wajib militer yang diterapkan untuk para siswa dan mahasiswa, Prabowo justru membantah.

"Saya kira [wajib militer] dalam undang-undang kita tidak sampai di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa saat merumuskan kebijakan di bidang pertahanan ini dia tak mau berdasar pada harapan. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan strategi pertahanan tak bisa didasarkan pada harapan dan doa tetapi harus berdasar pada strategi yang kuat.

"Dalam perumusan kebijakan umum nanti, saya menganut istilah sederhana, kebijakan kita tidak boleh didasarkan atas harapan. Jangan berharap mudah-mudahan tidak ada negara yang mengganggu kita. Maaf, strategi tidak boleh didasarkan pada doa. Policy dan strategy adalah investasi. Investasi adalah SDM dan teknologi, doktrin, strategi, tepat, kekuatan memadai," ujar Prabowo. [CNN Indonesia]