Terawan 'Dokter Cuci Otak' yang Kini jadi Menteri Kesehatan

Jakarta, -- Presiden Joko Widodo mengangkat Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju 2019-2014. Nama Terawan sempat santer terdengar beberapa waktu lalu karena kontroversi penyembuhan penyakit stroke dengan terapi cuci otak (brain washing).

Teknik yang dikenal sebagai Digital Substraction Angiography (DSA) ini sempat membuat nama Terawan melambung. Ia mengaku metoda ini telah digunakan pada ribuan orang sejak 2005 dan berhasil menyembuhkan mereka.

Berdasarkan pengalamannya, pasien bisa sembuh dari stroke selang 4-5 jam pasca-operasi. Metode pengobatan tersebut disebutnya telah diterapkan di Jerman dengan nama paten 'Terawan Theory'.

Metode ini dipertanyakan sejumlah kalangan karena dinilai tak ilmiah. Keraguan dari beberapa pihak juga muncul karena menganggap metode ini belum melewati uji klinis dan penelitian ilmiah yang memadai.

Untuk menjawab keraguan metoda DSA yang digunakan Terawan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar sidang etik. Namun, sidang ini tidak dihadiri oleh Terawan, hingga ia akhirnya dipecat dari keanggotaan asosiasi dokter itu.

Dia dipecat sementara selama 12 bulan. IDI kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Sejak masa sanksinya berakhir, Terawan kembali aktif.

Letkol CKM dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) lahir di Sitisewu, Yogyakarta, 5 Agustus 1964. Pria yang akrab disapa dr. Terawan ini menempuh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta selepas SMA.

Ia berhasil menyandang sarjana kedokteran pada 1990. Selesai menyelesaikan studinya, ia memilih untuk mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat. Sejak itu dia ditugaskan di berbagai daerah, mulai Bali, Lombok dan terakhir di Jakarta.

Untuk memperdalam keilmuan, Terawan menempuh pendidikan S2 spesialis radiologi intervensi di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Tak mau berkutat dengan praktik kedokteran saja, pada 2013 Terawan memperdalam keilmuan dengan menempuh pendidikan doktoral S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dia lulus pada 2016 setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, dan Fungsi Motorik pada Pasien dengan Stroke Iskemik Kronis".

Dalam perjalanan kariernya sebagai dokter TNI AD, Terawan kemudian dipercaya bertugas sebagai dokter kepresidenan pada 2009. Ia juga berdinas di RSPAD Gatot Soebroto dan menjabat sebagai kepala rumah sakit angkatan darat sejak 2015 hingga sekarang.

Atas pengabdiannya, suami dari Ester Dahlia ini mendapatkan sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan Hendropriyono Strategic Consulting (HSC) dan dua rekor MURI sekaligus sebagai penemu terapi cuci otak dan penerapan program Digital Substraction Angiogram (DSA) terbanyak.

Tantangan Menteri Kesehatan

Memangku jabatan Menteri Kesehatan tentu bukan perkara mudah. Sederet pekerjaan rumah harus dihadapi terawan selama masa kepemimpinannya lima tahun mendatang.

Betapa tidak, masalah kesehatan di Indonesia masih saja lesu. Selama lima tahun pemerintahan periode sebelumnya berjalan, belum banyak kebijakan yang berarti untuk meningkatkan taraf kesehatan rakyat. Sementara masalah kesehatan terus bermunculan hinggap di tengah-tengah masyarakat.

Penyakit kronis tidak menular seharusnya mendapat perhatian lebih. Tengok saja obesitas, yang menjadi faktor risiko sejumlah penyakit kronis. Prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat dari 14,8 persen pada Riskesdas 2013 menjadi 21,8 persen pada Riskesdas 2018.

Program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) yang dicanangkan sejak 2016 lalu belum menunjukkan titik terang dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Sekadar kampanye rasanya tak cukup. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih berarti untuk menekan angka obesitas.

Hingga saat ini belum ada aturan spesifik yang mengatur peredaran junk food serta makanan dan minuman olahan yang dianggap sebagai pencetus obesitas.

"Pengaturan saat ini masih belum spesifik dan belum ada yang khusus mengatur kandungan gula dan kalori maksimal dalam setiap sediaan makanan," ujar ahli kesehatan masyarakat, Ede Surya Darmawan, kepada CNNIndonesia.com.

Belum lagi masalah kesehatan jiwa yang terus stagnan. Minimnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa membuat masalah kesehatan jiwa tak mengalami banyak perubahan. Implementasi UU Kesehatan Jiwa dinilai minim oleh banyak pihak, bahkan nyaris nol.

Sejauh ini, implementasi UU Kesehatan Jiwa hanya muncul melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan jiwa. SPM memungkinkan pelayanan psikologis juga bisa didapat dari level terbawah seperti Puskesmas. [CNN Indonesia]

Share this post