Rusunami DP Nol Rupiah Dinilai Layak Disetop. Masih Belum Meyakinkan

Jakarta, - Anggota Komisi E DPRD DKI, Merry Hotma menilai, pelaksanaan program rusunami DP Nol Rupiah layak disetop untuk selanjutnya dievaluasi. Dia mengaku khawatir program tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya mengingat peruntukan dan skema pembayaran rusunami DP Nol Rupiah masih belum meyakinkan.

"Kalau dari kami lebih baik program itu disetop dulu. Di tingkat komisi kami mau memanggil dinas dan BUMD terkait untuk memastikan apakah target dan pelaksanaannya sesuai," kata Merry, di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Merry menyoroti syarat penghasilan di bawah Rp 7 juta bagi warga yang mau membeli unit di rusunami Klapa Village, Jakarta Timur (Jaktim). Poin tersebut menunjukan bahwa hunian DP Nol Rupiah tidak berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Artinya program tersebut tidak memprioritaskan warga miskin yang sejatinya layak untuk didahulukan.

Rusunami DP Nol Rupiah Klapa Village sudah siap huni. Hasil pemeriksaan terakhir sedikitnya 220 orang dinyatakan lolos verifikasi untuk mengajukan kredit pembiayaan rumah (KPR) melalui Bank DKI. Klapa Village yang bangunannya terdiri dari 21 lantai menyediakan tiga tipe hunian yakni, tipe 36, tipe 21 dan tipe studio. Untuk sementara yang tersedia hanya tipe 36 dan 21. Ke depan, rusunami tersebut bakal memiliki total lebih dari 700 unit.

Merry mempertanyakan mengapa syarat warga membeli rusunami DP Nol Rupiah harus berpenghasilan Rp 7 juta. Seharusnya yang dikedepankan adalah mereka yang memiliki pendapatan di bawah UMR. Dia malah menilai PPSU layak diprioritaskan memiliki rusunami DP Nol Rupiah tersebut.

"Apa jaminannya 200 orang yang lolos verifikasi benar-benar bahwa mereka adalah warga yang tepat untuk dibantu? Mengapa bukan PPSU saja atau warga yang berpenghasilan UMR diprioritaskan?" ujar Merry.

Pengamat perkotaan, Nirwono Joga mendukung usulan program pengadaan rusunami DP Nol Rupiah layak dihentikan dulu untuk dievaluasi. Sebabnya, masih banyak warga yang belum memahami bahwa mereka tetap membayar uang muka mengganti yang ditalangi menggunakan APBD.

"DP Nol Rupiah maksudnya uang mukanya ditalangi dahulu oleh pemda dengan APBD. Ini juga harus dicek kembali apakah melanggar atau tidak. Artinya si calon pembeli tetap dibebankan untuk mengganti uang muka tersebut di kemudian hari. Jadi DP-nya tidak gratis," tekan dia.

Menurut Niwono, talangan dari pemprov tidak dijelaskan dengan rinci apakah hal itu dimungkinkan secara hukum. Apalagi masa tenornya mencapai 20 tahun sehingga dibutuhkan garansi jika nantinya terjadi pergantian gubernur, skema yang berlaku sekarang tidak mengalami penyesuaian.

"Kredit 20 tahun harus dipastikan dahulu bank apa yang menggaransi dan apakah ada jaminan nanti kalau ganti gubernur setiap 5 tahun, kebijakan gubernur juga akan berubah, siapa yang akan bertanggung jawab, jika program berhenti atau kredit pembayarannya macet," kata Nirwono.

Nirwono menilai, penyediaan rumah bagi warga cukup mengoptimalkan rusunawa di tengah kota seperti yang sedang dibangun di Pasar Rumput. Sedangkan rusunami DP Nol Rupiah dinilai terlalu berisiko dan tidak menjangkau kalangan MBR yang sangat membutuhkan.

"Bagi keluarga MBR yang paling realistis adalah rusunawa di tengah kota, seperti di Pasar Rumput yang sedang dibangun," ujarnya. [Beritasatu.com]