Soal Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, Ahok: Anies

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkit kembali proses pembuatan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersendat di DPRD Jakarta. Ahok menyebut ada oknum DPRD yang tak setuju setiap pengembang di 17 pulau reklamasi ditarik retribusi sebesar 15 persen atau sekitar Rp 100 triliun masuk ke APBD DKI.

Menurut Ahok, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Ketua Komisi D DPRD Mohamad Sanusi menjadi dua nama yang ikut menjegal Raperda RDTR pada 2016.

Selain itu, Ahok juga menilai Gubernur Anies Baswedan memiliki pandangan yang sama dengan Taufik dan Sanusi.

"Anies memang hebat, bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dihubungi, Rabu (19/6/2019).

"Iya itu yang di sandera oknum DPRD, hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu khususnya Taufik cs dan Sanusi," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, tujuan awal pembuatan Pergub 206 tahun 2016 adalah untuk membantu rakyat DKI memiliki tempat tinggal layak.

Namun, Ahok menyebut Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi Anies untuk menerbitkan IMB karena Perda RDTR-nya belum beres.

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku sudah bisa untuk (terbitkan) IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi," tegas Ahok.

Sebelumnya, sebanyak 932 IMB diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

IMB itu diterbitkan PTSP DKI atas nama PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D pada November 2018.

Penerbitan IMB ini menuai polemik, karena pada 23 September 2018 Anies sebenarnya sudah mencabut izin pembangunan lahan reklamasi di Teluk Jakarta, sehingga 13 dari 17 pulau yang direncanakan batal dibuat dan 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik. [Suara.com]