Titiek Soeharto: Pemilu 2019 Lebih Curang dari Era Pak Harto

Jakarta, -- Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, mengklaim telah terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019. Ia menyebut pesta demokrasi lima tahunan kali ini lebih curang dari yang terjadi pada era Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Kecurangan bisa dilihat dengan kasat mata. Dulu dikatakan zaman Pak Harto bahwa Pemilu-nya curang, tapi ternyata sekarang Pemilu-nya jauh lebih curang. Betul?" kata Titiek di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Titiek mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Menurutnya, kecurangan yang terjadi telah merampas kedaulatan rakyat. Ia mengklaim ada jutaan suara rakyat yang dicuri.

"Satu suara saja dicuri itu adalah suatu mencuri hak rakyat, apalagi ini jutaan suara rakyat yang dicuri," klaim mantan istri calon presiden 02 Prabowo Subianto ini.

Putri penguasa Orde Baru itu menyebut kecurangan dalam Pemilu 2019 adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Titiek mengatakan Pemilu kali ini telah membelah bangsa Indonesia. Ia bahkan menyebut masyarakat telah dibohongi atas kecurangan yang terjadi.

"Kita terpecah belah, memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini," tuturnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Berkarya itu menuding kecurangan yang terjadi pada Pemilu membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal menjalankan demokrasi. Menurutnya pemerintah gagal menjalankan prinsip dasar demokrasi, yaitu kejujuran dan keadilan.

"Jadi tanpa kejujuran dan keadilan pemerintah tidak dapat memberikan bagi bangsa ini," ujarnya.

"Bersatu, rapatkan barisan, menyatukan langkah kita untuk memerangi kecurangan ini, kita perangi kecurangan ini untuk anak cucu kita nanti," kata Titiek menambahkan.

Seruan Kubu Prabowo

Klaim kecurangan dalam Pemilu 2019, khususnya pemilihan presiden selalu diserukan kubu Prabowo-Sandi tanpa menunjukkan bukti kepada KPU saat menggelar rapat pleno penghitungan suara. Belum dapat dipastikan secara hukum kecurangan yang diklaim kubu Prabowo-Sandi.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut saksi perwakilan BPN Prabowo-Sandi tak pernah membahas dugaan kecurangan di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019. Pernyataan Hasyim merespons tuduhan kecurangan dalam pemilu yang selalu diutarakan BPN Prabowo-Sandi ke publik.

"Sampai dengan kemarin, tanggal 15 Mei, (rekapitulasi) 26 provinsi, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada urusan-urusan tuduhan manipulasi, penggelembungan, yang disampaikan di sini, tidak ada. Semua menerima hasil rekap penghitungan suara pemilu presiden," ujar Hasyim saat ditemui sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/5).

Dia menyampaikan seharusnya jika BPN Prabowo-Sandi menemukan perbedaan data, maka dibahas dalam rapat pleno tersebut. BPN Prabowo-Sandi, kata Hasyim, hanya perlu membawa data untuk memaparkan klaim yang diutarakan.

Nantinya, lanjut Hasyim, data tersebut bisa disandingkan dengan data milik KPU, Bawaslu, dan juga peserta pemilu lainnya.

"Kalau tidak ada buktinya kan bagaimana kita akan melakukan pencocokan, klarifikasi, konfirmasi terhadap keberatan-keberatan itu?" tutur Hasyim. [CNN Indonesia]