Viral, KPU Sebut Data Ganda DPT dari Tim Prabowo Seperti Amuba

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti amuba.

Pramono menyebut dari 3.165.093 data yang dilaporkan BPN, hanya sebanyak 2.673.855 data yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang lengkap. Dari jumlah itu, sekitar 2,5 juta tidak ditemukan di DPT Pemilu 2019.

“Kita terima laporan dari mereka, kita periksa by system, ditemukanlah bahwa sebenarnya dari 2,6 juta sekian tadi 2,5 juta tadi itulah kayak amuba, membelah diri membelah diri itu,” kata Pramono dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/4)

Pramono menambahkan dari data tersebut ada 213.892 data terduplikasi. Pramono mencontohkan data atas nama Nurhayati terduplikasi sebanyak 1.050 kali dan Junaidi sebanyak 705 kali.

Sementara terkait 17,5 juta data invalid yang dilaporkan BPN, Pramono memaparkan data itu wajar. KPU telah berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri dan ahli demografi berbagai universitas.

KPU juga turun ke lapangan untuk verifikasi faktual. Dari total sampel 1.604 pemilih, hanya empat orang atau 0,25 persen yang memiliki data tidak memenuhi syarat.

“Jadi 17,5 juta, tuntutan yang mengada-ada karena faktual itu orangnya ada, 98,5 persen dari data itu ada,” ujar Pramono.

Sebelumnya, BPN mendatangi KPU untuk melaporkan beberapa dokumen terkait data janggal di DPT 2019. BPN menyebut 17,5 juta data invalid karena memiliki hari kelahiran yang sama.

Lalu ada 6,1 juta DPT ganda. Namun BPN hanya bisa menyerahkan 3,1 juta DPT diduga ganda ke KPU.

Terkait DPT janggal, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut temuan itu didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2).

“Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid,” ujar Hashim saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3).

BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Adapun rinciannya, sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.

Hashim menyampaikan berdasarkan analisis tim IT dan statistik BPN, data itu tidak wajar.

“Pada hari-hari lain, rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba 1 juli 9,8 juta, 2 Juli 520 ribu lagi. Ini kan kita anggap tidak wajar,” ucapnya. (dhf/wis) (cnnindonesia/suaraislam)