LSI Denny JA Ancam Laporkan Balik Relawan Prabowo-Sandi

Jakarta, -- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA tak mengambil pusing laporan yang dibuat oleh relawan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bareskrim Polri.

Mereka bahkan mengatakan jika tudingan relawan tersebut tak terbukti, lembaga-lembaga survei yang diadukan akan melaporkan balik relawan.

Peneliti LSI Denny JA Rully Akbar tidak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Tapi, Rully menyarankan pihak yang mengadu ke polisi itu menunggu hasil akhir rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ketika ini berbeda jauh dengan rekapitulasi KPU, baru mereka bisa katakan bahwa lembaga-lembaga ini menggiring opini publik dengan pembohongan publik," ujar Rully saat ditemui di kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Kamis (18/4).

Sejumlah relawan yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Anti Korupsi dan Hoaks (KAMAHK) melaporkan enam lembaga survei ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan kebohongan publik. Keenam lembaga survei yang dilaporkan tersebut adalah Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Charta Politika, Poltracking, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Rully meminta kubu Prabowo-Sandi nantinya membandingkan hitung cepat lembaga survei dengan hitung resmi dari KPU. Tudingan pelapor bisa lebih relevan jika ternyata hasilnya memang jauh.

"Kalau jauh berbeda dengan lembaga-lembaga tadi dengan KPU, mereka boleh menyatakan itu. Tapi kalau tidak ada, berarti seharusnya lembaga survei ini bisa menuntut balik mereka," jelasnya.

Rully membantah tudingan penggiringan opini publik. Ia menjelaskan lembaga survei diperbolehkan merilis hitung cepat mereka pada pukul 15.00 WIB sore, sementara pendaftaran pemilih di tempat pemungutan suara sudah ditutup pukul 13.00 WIB.

Rully menekankan bahwa lembaga-lembaga survei yang diadukan punya rekam jejak dan reputasi mumpuni. Rully mencontohkan hitung cepat LSI Denny JA saat Pilpres 2014 yang hanya berbeda 0,15 persen dengan rekapitulasi akhir KPU. [CNN Indonesia]