Fahri Sebut Manuver Agum Jurus Kepepet Jokowi yang Mau Kalah

Jakarta, -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir ucapan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar kembali mempersoalkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1998.

Ia menilai manuver itu sebagai tanda kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah kalah dan tak memiliki jurus lain untuk memenangkan Pilpres 2019.

"Saya lihat ini jurus terakhir aja. Udah enggak punya jurus lagi orang begitu. Kalau orang udah enggak punya jurus ya gigit, akhirnya dia gigit. Iya ini udah gak punya jurus lain, udah kalah ya," kata Fahri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (13/3).

Agum Gumelar sebelumnya mempertanyakan sikap Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Agum beralasan SBY tahu rekam jejak Prabowo saat reformasi 1998.

Ketika itu SBY selaku anggota Dewan Kehormatan Perwira disebut Agum ikut menandatangani surat rekomendasi pemberhentian Prabowo dari milter karena terbukti bersalah dalam kasus penculikan aktivis 98.

Fahri menyatakan manuver Agum itu sebagai tanda kubu Jokowi sengaja mendesain untuk memojokkan Prabowo di Pilpres 2019.

"Jadi kepepet, jadi gini ya kasiannya Pak Prabowo itu kasihannya ya sering di fitnah," kata dia.

Lebih lanjut, Fahri lantas menyindir Joko Widodo tak pernah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran kasus HAM masa lalu semasa menjabat sebagai presiden.

Padahal, kata dia, Jokowi memiliki berbagai instrumen kekuasaan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kasus HAM masa lalu tersebut.

"Buktinya Pak Jokowi jadi presiden enggak diselesaikan. Sekarang Pak Jokowi udah hampir selesai, dia yang memimpin ini kekuasaan, yang memimpin Jaksa Agung, memimpin polisi, dia mimpin semuanya, mayoritas lagi di DPR, apa lagi? ini jurus kepepet," kata dia.

Menurut Fahri, Prabowo sudah mengklarifikasi dengan jelas tentang keterlibatannya dalam peristiwa tahun 1998.

Ia lantas mengusulkan agar Prabowo mau melakukan rekonsiliasi nasional bila terpilih sebagai presiden. Hal itu bertujuan agar beban masa lalu Indonesia yang kelam tak terus menerus dijadikan permainan politik jelang Pilpres.

"Saya bilang Pak Prabowo tak boleh ada dendam, bahkan bila jadi presiden harus diumumkan rekonsiliasi, agar seluruh beban masa lalu enggak perlu dijadikan permainan politik terus menerus," kata dia. [CNN Indonesia]