Gubernur Anies Bentuk Banyak Tim, Ketua DPRD DKI: Ya Pemborosan

JAKARTA, Berita Pojok - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyoroti betul pembentukan tim pemanfaatan Monas lantaran nominal anggaran yang dibutuhkan terlalu tinggi.

Sekedar diketahui, anggaran pengoperasian tim tersebut sebesar Rp 461 juta, yang diajukan untuk masuk APBD Perubahan Pemprov DKI 2018. Prasetyo menyebut pembentukan tim tersebut sebagai pemborosan.

"Ya pemborosan, mending dibuat yang lain. Artinya, ada UPT Monas tapi nggak ada aturannya. Nggak usah jadi gemuklah, simpel-lah," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Kamis (23/8/2018).

Sebelumnya, selama 10 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah membentuk belasan tim. Beberapa tim yang dibentuk dan menjadi sorotan salah satunya Tim Gubernur untuk Percepatan pembangunan (TGUPP).

Tim yang dibentuk Anies tentu memiliki tugas, fungsi, dan anggaran yang berbeda. TGUPP, misalnya. Dalam TGUPP, ada lima bidang yang berbeda. Untuk mengoperasikan tim tersebut, dibutuhkan biaya sebesar Rp 28 miliar.

Kemudian, tim bentukan Anies yang sempat juga menjadi sorotan adalah Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena pembentukan tim tersebut, komitmen Anies menghentikan reklamasi dipertanyakan.

Bahkan belum lama ini tim bentukan eks Mendikbud itu juga menjadi perbincangan. Tim yang dimaksud adalah Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas).

Selain tiga tim di atas, ada 11 tim lagi yang dibentuk Anies. Belasan tim yang dimaksud adalah Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah; Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian; Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum; Tim Pelaksanaan OK Otrip; Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki; dan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Lalu, Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018; Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu; Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah; Pusat Informasi, Promosi, dan Kerja Sama Investasi; serta Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Sumber : netralnews.com