Didukung KSPI, Prabowo Masih Belum Pegang Tiket Pilpres

Jakarta, Berita Pojok - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Prabowo memang sudah resmi diberi mandat Gerindra untuk jadi capres, tetapi dia belum kantongi 'tiket'.

"Kami tidak pernah khawatir terhadap dukungan koalisi. Bisa PKS, PAN, PKB, atau Demokrat, bisa saja di antara partai-partai itu. Kami tak pernah khawatir soal tiket, ini masalah waktu saja," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat berbincang dengan detikcom, Rabu malam (2/5/2018).

Riza menyambut baik dukungan KSPI kepada Prabowo. Menurut Riza, ini adalah modal yang besar untuk menyongsong Pilpres 2019.

"Dulu Pilpres 2014 juga dukung Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo membela kepentingan buruh," ujar Riza.

Gerindra hanya memiliki 13% kursi di DPR, sehingga membutuhkan 7% lagi untuk bisa mengusung capres-cawapres. Sejauh ini Gerindra hampir pasti berkoalisi dengan PKS yang memiliki 7,1% kursi untuk 'membeli tiket' nyapres.

Namun belakangan PKS memberikan tenggat waktu untuk Gerindra menentukan siapa cawapres pendamping Prabowo. PKS meminta Prabowo memilih salah satu dari 9 kader unggulan mereka sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

"PKS sebagai partai yang dekat dengan Prabowo dan Gerindra wajar saja memberikan syarat seperti itu. Mungkin PKS berpikir Ramadan itu bulan yang baik untuk meluruskan niat," kata Riza.

Sementara itu Prabowo sudah menandatangani perjanjian politik dengan KSPI. Meski memiliki basis massa yang besar, KSPI bukanlah partai politik sehingga tak bisa memenuhi syarat pencapresan.

"Saya percaya dengan kepemimpinan yang saudara milik KSPI sebagai inti dari gerakan buruh Indonesia akan tenang, akan tegar, akan berani, solid, memberi energi terhadap kebangkitan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pidatonya setelah mendapat dukungan KSPI di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/5).

Berikut ini 10 tuntutan yang harus dijalankan Prabowo jika terpilih sebagai presiden pada 2019:

1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat, dengan cara mencabut peraturan pemerintah No 78 Tahun 2015. Dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kehidupan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum 60 KHL menjadi 84 KHL. Serta menghapus kebijakan upah padat karya yang perumusannya disusun berdasarkan pertimbangan tripartit ketenagakerjaan.

2. Revisi jaminan pensiun No 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh masyarakat buruh minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan perpanjangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan mencabut Perpres No 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara serta memberlakukan upah minimum bagi honorer non-kategori swasta, madrasah, dan yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi.

8. Menyediakan transportasi umum murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda 2 sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu serta menjadikan koperasi, badan usaha milik negara, daerah, sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber : news.detik.com