Sebut Anies-Sandi Salah Kelola Ibukota, NasDem DKI: Apa Pengaruh Bisikan-bisikan

JAKARTA, Berita Pojok - Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI berpendapat di 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berkuasa di ibukota, warga tidak sebahagia seperti jargon yang mereka gaungkan saat kampanye Pilkada DKI 2017 yakni 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya.'

"Bahagia warganya tidak tercapai, nah ini yang ingin menjadi kritik kami," kata Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018) kemarin.

Pasalnya, menurut Bestari, Anies-Sandi dianggap salah mengelola Jakarta, dan berbagai kebijakan yang mereka buat justru membuat ibukota menjadi mundur. Untuk itu ia mempertanyakan tentang kebijakan Anies-Sandi yang dibuat berdasarkan pemikiran mereka sendiri atau karena terpengaruh bisikan-bisikan pihak luar.

"Kami ingin mendapatkan kepastian satu jawaban, apakah ini lahir dari pemikiran Anies-Sandi atau terpengaruh bisikan-bisikan yang mengakibatkan salah dalam mengelola Jakarta, kurang tepat," tegasnya.

Beberapa kebijakan Anies-Sandi yang dikritisi Nasdem tidak tepat, seperti penataan Pasar Tanah Abang dengan menutup jalan Jatibaru di depan pintu lama Stasiun Tanah Abang yang kemudian digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Kemudian soal penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan membangun shelter atau tempat tinggal sementara bagi warga bekas penggusuran era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang masih bertahan di lokasi tersebut.

Selanjutnya soal bagaimana program DP Rp 0 yang tidak sesuai janji kampanye, baik itu soal desain yang awalnya dijanjikan membangun rumah tapak, kini berubah menjadi rusunami. Selain itu skema pembayarannya dianggap tak berpihak pada rakyat kecil. Sebab masyarakat dibebankan cicilan selama 20 tahun. Dimana lima tahun berikutnya Hak Guna Bangunan (HGB) pun akan habis.

Tak hanya itu, NasDem DKI juga menyinggung soal janji Anies-Sandi 'dimodalin' dalam program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Ok Oce), namun kemudian mereka berdalih jika yang dimaksudkan dengan 'dimodalin' adalah memfasilitasi peserta Ok Oce untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga pembiayaan atau perbankan.

Untuk itu, Fraksi NasDem di DPRD DKI menggaungkan penggunaan hak interpelasi guna meminta Anies-Sandi mengklarifikasi kebijakan-kebijakannya. "Ini kan hal-hal yang perlu diklarifikasi sebagai janji kampanye, dan banyak hal yang lain," ungkap Bestari.

Sumber : netralnews.com