Dukung Interpelasi, NasDem DKI: Apakah Anies Masih Layak sebagai Gubernur atau Tidak?

JAKARTA, Berita Pojok - Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta juga sepaham dengan Fraksi PDIP dalam menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Interpelasi adalah hak legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus, hak interpelasi digaungkan mengingat banyak kebijakan Anies-Sandi melanggar aturan atau undang-undang, sehingga perlu untuk diklarifikasi.

Beberapa kebijakan Anies-Sandi yang dianggap NasDem perlu diklarifikasi yaitu, seperti penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup jalan Jatibaru di depan pintu lama Stasiun Tanah Abang yang kemudian digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Kemudian mengenai pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas, penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, begitupun dengan program DP Rp 0, hingga program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Ok Oce).

"Banyak hal yang harus diklarifikasi (Anies-Sandi). Jadi saya nyatakan yang namanya interpelasi adalah hal yang biasa dan tentu dapat dilanjutkan sampai ketingkat angket menyatakan pendapat nanti, apakah Anies-Sandi masih layak sebagai gubernur (dan wakil gubernur) atau tidak," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/1/2018).

"Nah mudah-mudahan jangan dianggap interpelasi adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi mekanisme didalam berpemerintahan di DKI salah satunya adalah DPRD dapat melakukan interpelasi," ujarnya.

Bestari menambahkan, dengan hak interpelasi maka legislatif akan mendapat penjelasan dari Anies-Sandi tentang kebijakan-kebijakan kontroversial yang mereka buat dan melanggar aturan.

"Kami ingin mendapatkan kepastian satu jawaban, apakah ini lahir dari pemikiran Anies-Sandi atau terpengaruh bisikan-bisikan yang mengakibatkan salah dalam mengelola Jakarta, kurang tepat," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta berencana untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies dan Wakilnya Sandiaga Uno. Mereka menilai sejumlah kebijakan Pemprov DKI bertabrakan dengan undang-undang.

"Bolak balik saya sudah sampaikan dengan banyaknya UU yang dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi, Fraksi PDIP sedang mengkaji ke arah interpelasi. Arah kita akan ke sana," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018) kemarin.

Untuk merealisasikan rencana interpelasi Anies-Sandi, Fraksi PDIP berencana melakukan safari politik ke fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD DKI. Bahkan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengajak Fraksi Gerindra dan PKS.

"Apakah itu bisa kita tindak lanjuti? Hari-hari ke depan akan kita matangkan, kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi yang lain agar niat kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama-sama. Kita komunikasi kan ke semuanya termasuk dengan Gerindra dan PKS," tandas Gembong.

Sumber : netralnews.com