Ahok Angkat Bicara Soal Sinyal Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg Naik dari Luhut

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat berbicara mengenai sinyal kenaikan harga pertalite dan gas elpiji 3 kilogram. Sebelumnya, sinyal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ahok justru mengatakan bahwa rencana kenaikan tersebut belum ada.

"Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan elpiji 3 kg)," kata Ahok pada Sabtu (2/4/2022) kemarin.

Tentunya pertanyaan Ahok ini semakin membuat masyarakat bertanya-tanya. Apalagi, sinyal kenaikan harga pertalite dan gas elpiji 3 kilogram yang dilontarkan Luhut itu belum jelas kapan akan direalisasikan.

Apalagi, masyarakat juga masih dihadapkan dengan sejumlah kenaikan harga barang, mulai dari harga pertamax, tarif PPN dan kenaikan lainnya.

Pengamat energi, Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai kenaikan harga. Ia mengingatkan agar jangan melakukan sejumlah kenaikan harga dalam waktu berdekatan.

Terlebih, kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang tidak baik akibat pandemi virus corona. Karena itu, ia menyarankan agar momentum kenaikan harga bisa diatur dengan baik.

"Momentumnya harus diatur. Kan pertamax sudah naik, alangkah baiknya dilihat lagi kondisi dan ekonomi masyarakat seperti apa," saran Komaidi.

Lebih lanjut, Komaidi menjelaskan fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa harga minyak dunia meningkat tinggi. Begitu pula dengan minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP).

Walau begitu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain. Ia meminta pemerintah bijak dan tidak semata-mata terpaku pada harga minyak dunia saja.

"Tentu pemerintah harus bijaksana melihat kondisi dan membuat keputusan," imbuhnya.

Terkait mekanisme, Komaidi menyebut ada perbedaan antara penetapan harga pertalite dan elpiji 3 kilogram. Untuk pertalite, penentuan harga merupakan kombinasi antara pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha.

Hal ini disebabkan karena pertalite sudah ditetapkan sebagai BBM penugasan.

"Penugasan dan subsidi itu berbeda," tandasnya.

Sumber : Suara.com