Anies Sebut Jakarta Mulai Rasakan Krisis Ekonomi, Kok Bisa?

Jakarta,
- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan video pesan kepada aparatur
sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemarin.
Dalam pesan itu, Anies mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 terhadap
perekonomian ibu kota.
"Semula
ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis
ekonomi dan Jakarta adalah episentrum pertama dan di awal-awal, mayoritas kasus
(positif) adalah di Jakarta," ujarnya dalam akun Youtube Pemprov DKI
Jakarta.
Meski
di DKI Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda kasus konfirmasi positif mulai
melandai, namun permasalahan belumlah selesai. Pembatasan sosial yang dilakukan
selama ini berdampak pada terhentinya kegiatan keagamaan, kegiatan sosial,
kegiatan budaya, dan juga kegiatan perekonomian.
Kegiatan
pasar, perdagangan, dan perindustrian menjadi terganggu. Kegiatan perekonomian
informal banyak yang terhenti dan Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak
langsung.
Anies
menjelaskan pendapatan pajak dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 turun
dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran belanja
turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2triliun, tinggal 53%.
"Belum
pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan
pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun," kata Anies.
Konsekuensinya,
menurut dia, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Pemprov DKI Jakarta
melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung maupun
belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis.
Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan
rakyat prasejahtera dipertahankan.
Anggaran
sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani
bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun. Ini
adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan
sosial yang terkait dengan Covid-19.
"Tapi
semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu
tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan," ujar Anies.
Relokasi
juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar
Rp 4,3 triliun, di mana Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta
besarannya 25 % direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25%
berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan
Covid-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama.
Menurut
eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu, dalam pembahasan sempat ada usulan
agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya
agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu
kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.
"Tapi
saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta
orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami
kesulitan ekonomi," kata Anies.
Pilihannya
dalam pembahasan adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63
ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Sehingga
diputuskan untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta.
Anies
menyebut tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja
modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak
prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada
penanganan Covid-19, dampak turunannya.
"Tugas
kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu.
Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada
diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini,"
ujar Anies.
Sumber
: CNBC Indonesia
0 Response to "Anies Sebut Jakarta Mulai Rasakan Krisis Ekonomi, Kok Bisa?"
Post a Comment