Jokowi Ungkit Anggaran DKI, Gubernur Tak Bisa Kontrol Semua

Jakarta, -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal gaduh rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019.

Dia meminta jajaran penegak hukum agar lebih dahulu mengingatkan para kepala daerah jika ada indikasi masalah di awal pelaksanaan proyek. Hal itu dinilai perlu karena kepala daerah tidak selalu bisa mengontrol seluruh mata anggaran, termasuk di Jakarta yang memiliki 57 ribu mata anggaran.

"Enggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan. Gubernur, bupati, wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu," ujar Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Secara umum, dia mengaku tak ingin ada persoalan anggaran di daerah. Kesalahan yang sudah diketahui sejak awal, lanjutnya, tak boleh didiamkan atau baru diusut setelah pengerjaan selesai. Menurut Jokowi, lebih baik ada pencegahan ketimbang terjadi kekeliruan.

"Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu, ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung, baru ditebas. Enggak bisa seperti ini," cetusnya.

Jokowi memerintahkan agar aparat penegak hukum, baik di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Polda, serta Polres untuk tidak melakukan hal tersebut. Mantan wali kota Solo itu pun mengatakan jangan sampai ada kebijakan dikriminalisasi.

"Kalau tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari cari dong [tindak pidananya]. Yang namanya orang, namanya pekerjaan banyak sekali," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota untuk membangun komunikasi yang baik dengan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, jaksa, hingga hakim di wilayahnya masing-masing.

"Kalau ada salah satu dari tadi yang saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam setiap menangani problem-problem yang ada di daerah," tuturnya.

RAPBD DKI Jakarta menjadi sorotan publik lantaran ada mata anggaran yang ganjil. Misalnya dalam KUA-PPAS 2020, ada rencana anggaran pengadaan lem aibon dengan nominal Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Selain itu, ada pula rencana pengadaan pulpen dengan anggaran sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa rencana-rencana anggaran ganjil belum bersifat final. Masih akan dibahas dengan DPRD dan akan ada revisi.

Anies juga menjelaskan bahwa anggaran-anggaran ganjil itu adalah akibat dari dua faktor, yakni petugas peng-input data yang tidak tertib, serta sistem e-budgeting yang masih belum sempurna.

Sejumlah pihak di DPRD DKI pun menilai kisruh anggaran yang diunggap PSI itu terlalu dini karena masih dalam proses pengusulan anggaran. [CNN Indonesia]