Ahok Diajak Erick Pimpin BUMN, Luhut: Dia Kerjanya Bagus

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP), Rabu (13/11) pagi, memenuhi panggilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, eks bupati Belitung Timur itu rupanya ditawari satu posisi di perusahaan BUMN.

Belum tahu posisi apa yang akan ditempati oleh pria yang akrab disapa Ahok itu. Sekadar informasi, saat ini posisi direktur utama (dirut) di empat perusahaan pelat merah lowong, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Alumina (Persero), serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara,” kata BTP kepada wartawan usai pertemuan.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan segala keputusan di tangan Erick selaku Menteri BUMN. “Ya, kita tunggu saja,” ucapnya ditemui di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Di mata Luhut, BTP merupakan sosok pemimpin yang kinerjanya sudah teruji. Menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Erick melirik mantan duet Joko Widodo (Jokowi) saat di DKI tersebut.

“Ya, kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya, kita lihat saja ya,” tuturnya.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, BTP adalah insinyiur pertambangan dari Fakultas Teknik Universitas Trisaksi. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN sangat mengharapkan Ahok untuk bergabung dan memperkuat salah satu BUMN. “Harapan kita memang Pak Ahok bisa membantu BUMN, diharapkan juga Ahok bergabung dan memperkuat salah satu BUMN kita,” ujarnya, Rabu (13/11) pagi.

Arya Sinulingga tidak menjelaskan secara gamblang BUMN mana yang akan ditempati Ahok. “Yang pasti sektor yang membutuhkan perhatian besar dan menyangkut banyak orang,” ucapnya.

Lebih jauh Arya menuturkan, proses pengangkatan komisaris dan direksi BUMN harus melalui proses tim penilai akhir (TPA), sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah, lanjut dia, ingin mendorong pejabat BUMN dapat bekerja lebih profesional dan transparan sehingga TPA harus dijalankan. “Pasti ke TPA, semua proses yang ada di BUMN pasti dilalui,” pungkasnya. [JawaPos.com]