Tito Diminta Tegur Anies yang Dianggap Lamban Susun APBD 2020

Jakarta, -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kelambanan membahas rancangan anggaran penerimaan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Juru Bicara PSI Rian Ernest mengatakan Anies baru memulai pembahasan RAPBD akhir Oktober 2019, satu bulan sebelum batas waktu yang diatur undang-undang. Padahal biasanya, menurut Rian, pembahasan anggaran butuh waktu sekitar tiga bulan.

"Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD, tapi di Gubernur Anies. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi 'kartu kuning' ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini," kata Rian kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Selasa (29/10).

Menurut Pasal 312 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib mengesahkan APBD tahun 2020 paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran baru, yakni 30 November 2019.

Jika Pemda tak bisa mengesahkan APBD tepat waktu, maka akan diberi sanksi tak akan mendapat hak keuangan atau gaji selama enam bulan.

Selain kelambanan membahas RAPBD, Rian juga mengkritisi minimnya transparansi dalam perancangan anggaran yang dipimpin Anies. Misalnya, soal penurunan anggaran sejumlah Rp6,55 triliun dari Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun tanpa rincian jelas.

Partai pemilik delapan kursi di DPRD DKI itu menyarankan Kemendagri bisa mengingatkan Anies untuk lebih membuka data anggaran ke publik secara detail.

"Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya," tuturnya.

Sebelumnya, DPRD DKI dan Pemprov DKI baru akan memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 pada akhir bulan ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan pihaknya optimistis pembahaaan akan rampung tepat waktu meski baru dilakukan satu bulan sebelum tenggat waktu.

"30 November selesai ketok palu," kata Syarif yang kala itu menjabat Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/10). [CNN Indonesia]