Gerindra Belum Dipastikan Dapat Kursi Menteri

Jakarta, -- Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan Gerindra belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah meski pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya tinggal hitungan hari. Lobi masih terus dilakukan.

Jokowi-Ma'ruf bakal dilantik menjadi presiden-wakil presiden 2019-2024 oleh KPU pada 20 Oktober mendatang usai mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu.

"Masih terus lobi tingkat tinggi," ujar Hendrawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Hendrawan belum mau membeberkan kendala yang membuat Gerindra masih belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah. Apakah karena belum ada kesepakatan terkait jabatan menteri atau masih ada partai politik yang belum menerima Gerindra bergabung dalam koalisi.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan hal serupa. Dia menegaskan bahwa partainya bersikukuh mengajukan konsep untuk membangun Indonesia ke depan.

Ada beberapa konsep yang diajukan. Akan tetapi, dia lebih menggarisbawahi soal ketahanan pangan dan energi terbarukan. Gerindra ingin orang pilihannya sendiri yang menjadi pimpinan pelaksana konsep tersebut.

Apabila konsep diterima tapi dijalankan bukan oleh orang pilihan Gerindra, maka partai yang diketuai Prabowo Subianto itu menolak untuk berkoalisi dengan pemerintah.

"Untuk mewujudkan itu, jika seandainya Gerindra diminta untuk bergabung, syaratnya adalah program dan konsep tersebut harus dijalankan. Untuk itu ada beberapa pos yang harus dipegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut," ucap Sugiono saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Berdasarkan informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com dari petinggi partai politik mantan pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, mengatakan masih ada sisa satu kursi menteri. Gerindra berambisi mendapatkan kursi tersebut.

Gerindra meminta pos itu sekaligus meminta dukungan untuk memperoleh ketua MPR. Akan tetapi, satu keinginan Gerindra bertepuk sebelah tangan, yakni soal Ketua MPR.

Gerindra gagal mendapatkan posisi ketua MPR lantaran mayoritas fraksi mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar pada Kamis lalu (3/10).

Mengenai kabar tersebut, Sugiono menampik. Dia mengatakan bahwa partainya tidak meminta menteri. Sebaliknya, justru koalisi Indonesia Kerja yang menawarkan jabatan.

Sejauh ini, Gerindra masih lebih ingin konsep-konsepnya diterima untuk membangun Indonesia ke depan. Karenanya, jabatan menteri yang ditawarkan masih belum pasti diterima.

"Terus terang Gerindra tidak pernah meminta kursi menteri di Kabinet. Pihak 01 yang menawarkan kursi kabinet itu ke Gerindra," tuturnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/10).

Pada 2014 lalu, Jokowi-Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian, sepekan setelahnya, mereka mengumumkan menteri-menteri kabinet.

Apabila Jokowi, pada 2019, kembali mengumumkan menteri kabinet sepekan setelah pelantikan seperti 2014 lalu, maka Gerindra masih memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan lobi. [CNN Indonesia]