Fadli Zon: Pemerintah yang Akan Datang Tugasnya Berat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon selama ini dikenal sebagai politikus yang kritis, terutama terhadap kebijakan pemerintah.

Fadli berjanji, akan tetap kritis meskipun Partai Gerindra nanti bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Tidak (tersandera), karena saya akan menyuarakan kepentingan rakyat dan konstituen saya,” tegas Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Kais (8/8).

Isu Partai Gerindra bergabung pemerintah memang semakin santer terdengar belakangan. Terlebih lagi, pasca-Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Jokowi, maupun Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, hari ini Prabowo menghadiri Kongres V PDI Perjuangan di Bali.

Fadli menegaskan bahwa sebagai anggota DPR tentu akan menjalankan perintah konstitusi. Dalam konstitusi, kata dia, DPR harus bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat maupun konstituen.

“Kalau saya bekerja sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat, suara konsituen. Itu perintahnya konstitusi,” jelasnya.

Fadli pun menegaskan bahwa sebuah pemerintahan harus ada check and balance. Menurut dia, akan berbahaya kalau tidak ada pengawasan karena pemerintah akan cenderung merasa benar sendiri. Selain itu, lanjut dia, pemerintah akan merasa jalan yang dilakukan tidak perlu pertimbangan sehingga akhirnya bisa menjerumuskan.

“Yang dirugikan nanti adalah rakyat. Jadi, DPR ya apa pun yang terjadi harus tetap menjadi lembaga yang kritis konstruktif karena itu adalah tugas konstitusional,” paparnya.

Lebih jauh Fadli menepis isu pertemuan Prabowo dan Megawati beberapa waktu lalu salah satunya adalah untuk menjajaki kemungkinan di Pilpres 2024 mendatang. “Itu masih jauhlah. Saya kira belum sampai sejauh itu. Kan pemerintah yang akan datang ini adalah pemerintah yang berat tugas-tugasnnya,” ujarnya.

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu mencontohkan, isu global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia. “Ekonomi kita sangat banyak bergantung pada Tiongkok. Jadi, saya kira kita akan sangat terpukul oleh trend war ini, sehingga pemerintah harus betul-betul detail dan dalam ketika mengambil kebijakan supaya tidak salah arah,” paparnya.

Selain itu, lanjut Fadli, karena presiden sekarang akan menjabat untuk periode kedua, tentu usia politiknya tidak panjang. Sebab, kata Fadli, mungkin saja setelah dua tahun pemerintah berjalan dalam keadaan normal, pasti orang sudah akan berbicara tentan siapa calon untuk 2024. [jpnn.com]