TKN Jokowi Ragukan Janji dan Program Pro Rakyat Prabowo-Sandiaga

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Rian Ernest meragukan komitmen Prabowo-Sandiaga dalam memperjuangkan nasib wong cilik. Dia melihat sejauh ini belum terlihat program atau aksi konkret paslon nomor urut 012 itu kepada rakyat kecil.

"Soal pencapaian, apa track record Prabowo-Sandi dengan wong cilik," kata Rian di Jakarta, Sabtu (16/3).

Dia mencontohkan, program OK OCE yang digaungkan Sandiaga saat masih menjadi Wakil Gubernur DKI bakal melahirkan 40 ribu wisatawan hanya klaim belaka. Saat blusukan, Rian mengaku menanyakan warga soal pemberian modal dari program itu. Nyatanya, menurut Rian, baru 150 orang yang diberi modal.

"Setiap blusukan, saya tanya ke warga apakah mereka suka diberikan pelatihan atau modal? Mereka suka diberikan modal. Sayangnya, Sandi selama jadi Wagub hanya memberikan modal untuk 150 orang. Jadi saya kira itu overclaim," ujarnya.

Ria menyebut hal serupa terjadi pada Prabowo. Dia mengkritik janji-janji Prabowo soal sembako murah, lapangan kerja dan program kesejahteraan rakyat lainnya.

"Kalau Prabowo bilang 100 hari masalah selesai, sembako murah, pengangguran hilang, konkretnya seperti apa? Jokowipunya program sembako murah, ada juga kartu pra kerja untuk mengatasi pengangguran dan membantu siswa SMK yang mencari kerja," ungkapnya.

Oleh karena itu, Pengamat politik Adi Prayitno menyarankan Sandiaga Uno lebih dalam memaparkan gagasan dalam debat Cawapres melawan Ma'ruf Amin. Menurutnya, selama ini Sandiaga dan Prabowo belum spesifik dalam menyampaikan gagasan kepada publik.

"Menurut saya, Prabowo-Sandi sering menyederhanakan persoalan," ujar Adi.

Adi mencontohkan, Sandiaga hingga kini belum menjelaskan kepada publik mengenai desain pendidikan jika menangPilpres 2019. Belum ada operasional dari visi dan misi Sandiaga. "Kalau Jokowi sudah jelas dia punya KIP dan program-program lainnya," ujarnya.

Selain pendidikan, Adi juga mengingatkan Sandiaga untuk menggunakan data ketika berbicara soal ketenagakerjaan, terutama menyangkut pengangguran. "Kritik harus diukur dengan fakta dan temuan," imbuhnya. [merdeka.com]