Jokowi Nasehati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Presiden Joko Widodo menasehati CEO Bukalapak Ahmad Zaky agar lebih hati-hati dalam menggunakan data di ruang publik. Nasehat ini disampaikan Jokowi saat bertemu Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

"Jadi beliau (Presiden) menasehati Zaky supaya lebih hati-hati," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu Zaky.

Nasehat tersebut berkaitan dengan kicauan Zaky di Twitter. Dalam twitnya, Zaky menulis, "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Teten mengatakan, Presiden menasihati Zaky karena menggunakan data lama. Padahal, anggaran untuk riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia saat ini sudah jauh lebih meningkat.

"Walaupun beliau (Presiden) sepakat dengan substansi yang diangkat Zaky soal R&D (research and development), tapi juga memang Zaky keliru dari data yang dipakai," kata Teten.

Teten menegaskan, walau menasehati Zaky, Presiden Jokowi tidak marah. Presiden justru akan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak uninstall aplikasi Bukalapak.

Hal itu untuk menanggapi reaksi para pendukung Jokowi yang marah dengan kicauan Zaky.

"Beliau (Presiden) pahamlah. Ini kan Zaky masih anak muda, mungkin ada khilaf, kesalahan. Tapi kan ini Presiden melihat Zaky orang baik," kata Teten.

Dalam pertemuan tersebut, Zaky menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi atas kicauannya. Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, merupakan data lama. Data itu dia dapat dari Wikipedia.

"Saya belum dapat data update terbaru. Tapi saya pikir semangatnya. Tolong teman wartawan diambil semangatnya," kata dia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa hal itu bisa merujuk kepada siapapun pemenang pilpres 2019, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang. [kompas.com]