Viral. Andi Arief Sebut TNI Ikut Penyebaran Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Jakarta - Andi Arief mengaku punya bukti telah meminta dua orang anggota TNI untuk mengecek isu kabar 7 kontainer yang berisi surat suara sudah dicoblos. Akun twitter TNI Angkatan Udara @_TNIAU langsung merespons pernyataan Wasekjen Partai Demokrat itu.

Awalnya, Andi Arief mencuitkan berita tentang Prof Mahfud MD yang menyatakan tweet Andi itu termasuk penyebaran hoax.

"PAK Prof @mohmahfudmd, bapak keliru. SAYA punya bukti kuat meminta 2 orang wartawan dam 2 orang TNI utk mengecek. Namun mereka juga kesulitan. DALAM kasus KTP El yg saya ungkap 2017, awalnya juga dibilang hoak. MALAM ini saya tidak lagi melihat bapak jernih, maaf Prof," cuit Andi Arief dalam akun Twitternya yang dikutip detikcom, Minggu (6/1/2019).

Baiklah, Airmin tidak ingin turut masuk ke black-hole yang menyedot semua kepekokan di galaksi Bimasakti.

Sudah jelas, @AndiArief__ & @marierteman setali tiga uang, sama-sama PECUNDANG SEJATI. Kalian tidak memiliki jiwa kesatria samsek.

Fitnah di twitter, jawab di twitter..! 👤 https://t.co/HxIIAXFQK3

— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) 6 Januari 2019

Atas cuitan itu, akun Twitter TNI Angkatan Udara meminta Andi Arief untuk menyebutkan siapa dua anggota TNI tersebut. Jika anggota TNI berasal matra Angkatan Udara maka segera dilaporkan kepada POM AU.

"Mohon bapak @AndiArief__ sebutkan siapa kedua anggota TNI tersebut (nama/pangkat/kesatuan). Jika mereka anggota TNI AU, laporkan kepada kami untuk diusut oleh Pomau. Patut diingat bahwa institusi TNI & khususnya TNI AU berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu. #dmmm👤," cuit TNI AU yang dilihat detikcom.

Andi Arief pun membalas cuitan TNI AU. "JADI sekali lagi upaya yg saya lalukan meminta tolong petuhas dari TNi kebetulan yg dekat priok bukan hal negatif buat TNi. KARENA faktanya sampai saya mentuit tidak ada info soal benar atau tidak," cuit Andi Arief.

Tak hanya sampai di situ, TNI AU juga menjawab cuitan Andi Arief. Sekali lagi, TNI AU minta Andi Arief menyebutkan nama anggota TNI itu.

"Mohon maaf, bapak keliru. Apakah bapak tidak tahu bahwa di pelabuhan Tanjungpriok ada Polres Khusus? Itu ranahnya kepolisian pak, bukan TNI. Kembali ke pertanyaan awal Airmin: Siapa kedua anggota TNI tesebut. Apakah seizin komandan/atasannya? Sederhana," cuit TNI AU masih dalam akun twitternya.

Airmin "maklum" jika logika berpikir anda berdua seperti itu.

Logika Airmin:

Salah satu dari 7 anak Fulan berkelahi di sekolah dan guru menghubungi Fulan.

Fulan: Boleh tahu nama anak saya yang berkelahi?

Guru: Anda siapa? nanti akan kami laporkan ke Satpam bukan ke anda. 👤 https://t.co/j2Oo9iiHGi

— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) 6 Januari 2019

Singkatnya, Andi Arief berterima kasih kepada TNI AU sudah memberikan atensinya. "TERIMA kasih atas atensinya," cuit Andi kembali.

Namun TNI AU menyebut pertanyaan tersebut bukan bentuk atensi, tapi butuh klarifikasi karena Andi Arief sudah menyebut dua anggota TNI.

"Mohon maaf, ini bukan atensi tapi klarifikasi karena anda telah menyebut 2 anggota TNI. Airmin ulangi lagi pertanyaannya: 1. Dua anggota TNI tersebut dari matra apa? @tni_ad @_TNIAL_ atau TNI AU? 2. Sebutkan nama, pangkat, dan kesatuannya. Jawaban tak perlu meniru gasing," kata TNI AU dalam akun twitternya.

Mohon bapak @AndiArief__ sebutkan siapa kedua anggota TNI tersebut (nama/pangkat/kesatuan). Jika mereka anggota TNI AU, laporkan kepada kami untuk diusut oleh Pomau.

Patut diingat bahwa institusi TNI & khususnya TNI AU berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu. #dmmm 👤 https://t.co/qR4dIYmbBO

— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) 6 Januari 2019

Kabar hoax 7 kontainer surat suara tercoblos bikin geger pada Rabu (3/1). Jajaran komisioner KPU dan Bawaslu menyambangi Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok pada tengah malam.

Lewat pengecekan langsung ini, kabar surat suara tercoblos dipastikan bohong alias hoax. KPU lantas menegaskan surat suara Pilpres 2019 belum dicetak.

Polisi sudah menetapkan LS dan HY sebagai tersangka hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Kedua tersangka dijerat dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Keduanya tidak ditahan karena ancaman hukuman terkait pasal sangkaan di bawah 5 tahun.

Sumber : detik.com

Share this post