Kritik Balik buat Fadli Zon soal Anggaran BMKG, Jleb Banget

JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Inas N Zubir mengkritik cibiran Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon tentang anggaran penanganan bencana alam. Ketua Fraksi Hanura DPR itu mengatakan, berbicara politik anggaran berarti harus melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk kemamouan APBN.

"Sayangnya, Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofidika, red) dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik. Tujuannya membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun," ujar Inas di Jakarta, Sabtu (5/1).

Influencer di Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi -Ma’ruf) itu lantas memaparkan besaran anggaran bagi BMKG yang terus bertambah setiap tahun. Pada 2016, katanya, BMKG mengajukan anggaran Rp 2,3 triliun dalam rencana kerja anggaran (RKA).

Namun, yang disetujui DPR dan pemerintah hanya Rp 1,3 trilun. Demikian pula untuk 2017, dari usulan Rp 2,56 triliun dalam RKA, anggaran untuk BMKG dalam APBN hanya 1,45 triliun.

Sedangkan pada RKA 2018, BMKG dalam RKA mengajukan Rp 2,69 triliun. Namun, yang disetujui DPR Rp 1,70 triliun.

"Dari data yang ada sebenarnya sangat jelas nampak anggaran BMKG setiap tahun naik," ucap Inas.

Karena itu Inas menyayangkan Fadli Zon yang terkesan tidak memahami mekanisme pembahasan RAPBN. Menurutnya, RKA masih sebatas rencana yang harus dibahas di DPR dengan melibatkan menteri keuangan sebagai wakil pemerintah.

“Ketika ada pengurangan, bisa saja itu dilakukan oleh DPR atau menteri keuangan untuk disesuaikan dengan pendapatan negara," katanya.

Adapun untuk 2019, BMKG mengusulkan RKA sebesar Rp 2,935 triliun. Namun, Komisi V DPR yang menjadi mitra BMKG hanya menyetujui anggaran Rp 1,777 triliun.

"Pertanyaannya, Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah ke atas dan yang terkena malahan mukanya sendiri," kata Inas.

Sebelumnya Fadli Zon mengkritik besaran anggaran bagi penanganan bencana, termasuk bagi BMKG. Politikus Gerindra itu mengatakan, pada 2017 kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp 2,69 triliun, namun yang dialokasikan hanya Rp 1,70 triliun.

"Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan early warning system kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kita pun jadi lemah," kata Fadli.

Sumber : jpnn.com