SBY dan Prabowo Prihatin atas Kondisi Negara Era Jokowi Saat Ini

Jakarta, Berita Pojok -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membahas pelbagai persoalan hukum serta ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo.

Usai bertemu secara tertutup selama lebih dari satu jam, SBY dan Prabowo menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat selama ini.

Sejumlah isu nasional yang dibahas SBY dan Prabowo antara lain soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sorotan SBY meliputi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, program pengurangan kemiskinan, termasuk melemahnya nilai rupiah beberapa pekan terakhir.

"Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pembangunan manusia dan infrastruktur," kata SBY dalam pernyataannya, Selasa (24/7).

Selain itu SBY juga menyinggung kondisi fiskal, investasi, dan dunia usaha yang menurutnya belum bergerak penuh.

Perekonomian Indonesia dalam beberapa pekan terakhir memang mendapat sorotan, terutama dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Pada akhir perdagangan pasar spot hari ini, rupiah ditutup di posisi Rp14.545 per dolar Amerika (AS) atau melemah 0,43 persen dari penutupan kemarin, Senin (23/7).

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah masih memiliki tugas besar, meski angka kemiskinan saat ini mampu ditekan di bawah 10 persen. Pasalnya, hingga kini masih banyak masyarakat yang rentan jatuh miskin kembali.

Data Bappenas, sampai dengan tahun 2017 kemarin menunjukkan masih ada sekitar 69 juta masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan miskin.

Pada bulan ini, BPS menyatakan tingkat kemiskinan pertama kalinya menyentuh tingkat terendah di posisi 9,82 persen pada Maret 2018. Walhasil, jumlah orang miskin di negeri ini 'tinggal' 25,95 juta.

Hukum dan Keadilan

Di sisi lain, SBY juga menyinggung soal hukum dan keadilan. Dia menyinggung soal penegakan hukum dan korupsi yang dilakukan secara adil dan bebas dari intervensi.

Dia juga menegaskan pembahasan keduanya soal dukungan untuk menertibkan hoaks. Tak hanya itu, SBY juga menyampaikan soal menjaga persatuan dan antiradikalisme.

"Kami sepakat tidak boleh membiarkan ekstremisme dan radikalisme terjadi di negeri ini," kata SBY.

Diketahui, kritik mengenai kondisi ekonomi dilontarkan sejumlah pihak kepada pemerintahan Jokowi. Sejumlah masalah di antaranya adalah soal beban APBN, pajak hingga kemiskinan.

Sedangkan soal politik, pemerintahan Jokowi dianggap Islamofobia karena terkait dengan kasus kriminalisasi ulama.

Semrawut BUMN

Prabowo sementara itu memuji prestasi SBY selama menjabat dua periode sebagai presiden RI, terutama dalam hal ketegasan SBY dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara.

Salah satu yang dipuji Prabowo, adalah soal ketegasan SBY terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pak SBY punya pengalaman sepuluh tahun memimpin Republik kita. Yang jelas selama beliau memimpin, BUMN dalam keadaan baik," kata Prabowo.

Prabowo mengaku risau dengan cara pemerintah saat ini dalam mengelola BUMN. Menurut Prabowo BUMN adalah benteng terakhr ekonomi Republik Indonesia.

"Jadi kalau BUMN terancam negara terancam," tegas Prabowo

Prabowo merasa telah mendapat chemistry yang baik saat bertemu SBY dan segenap pengurus inti Demokrat dan Gerindra. Menurut Prabowo, semua tokoh bangsa harus bersatu dalam menghadapi kondisi negara yang sulit.

"Saya kira dalam keadaan negara susah, semua tokoh bangsa harus bersatu," pungkas Prabowo.

Masalah pengelolaan BUMN di era Jokowi sudah menjadi sorotan parlemen. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai utang BUMN yang melonjak hingga Rp1.300 triliun dalam empat tahun terakhir merupakan gejala krisis utang yang serius dan kondisi yang berbahaya bagi keuangan negara

Sebagai gambaran, jelasnya, total utang BUMN saat ini mencapai Rp4.825 triliun atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang pada 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Kalau diperhatikan, lanjutnya, lonjakan utang sektor publik sejak 2014 disebabkan lonjakan utang BUMN.

Sumber : CNN Indonesia

Share this post