Pengamat: 13 Tahun Gaya Berpolitik SBY Tak Berubah, Seolah-olah Terzalimi

JAKARTA, Berita Pojok - Pengamat politik Ray Rangkuti mengaku prihatin dengan manuver Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilkada atau Pilpres. Ia menyebut gaya berpolitik SBY tak pernah berubah dari Pemilu 2004.

Hal itu disampaikan Ray terkait pernyataan SBY yang menyebut BIN,  TNI, dan Polri tidak netral di Pilkada.

"Saya sangat prihatin dengan pernyataan prihatinnya SBY, karena pola beliau gak berubah dari 13 tahun yang lalu, sejak 2004 ke 2009, 2009 ke 2014, ditambah tahun ini, polanya sama," kata Ray di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Maksud Ray soal pola SBY yang tak pernah berubah, yakni selalu membuat pernyataan seolah-olah menjadi orang yang terzalimi dengan mendramatisir sebuah persoalan yang sebetulnya tak perlu dilakukan.

"Setiap mendekati Pemilu, atau Pilkada, dimana dia merasa terlibat di dalamnya, polanya selalu membuat pernyataan yang seolah-olah beliau sedang terzalimi dengan tentu saja mendramatisasi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu sejauh itu dramatisasinya," ujarnya.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) ini menambahkan, hal tersebut dilakukan Presiden ke-6 itu untuk mendongkrak suara dari calon yang diusung partainya dalam sebuah pesta demokrasi.

"Sikap dan perilaku politiknya SBY kok ga berubah-berubah, yang selalu menempatkan dirinya sebagai yang terzalimi, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mendongkrak suara dari pasangan yang didukung oleh yang bersangkutan," tandasnya.

Terkait pernyataan SBY tentang lembaga negara yang netral di Pilkada, Ray menyebut, seharusnya SBY jangan hanya membuat pernyataan tetapi mengambil langkah hukum dengan melapor ke Bawaslu atau korps BIN, TNI, dan Polri.

"Kalau beliau punya asumsi ada kecenderungan tidak netral baik itu TNI, Polri, dan juga BIN, itu harusnya bukan hanya pernyataan sikap yang dilakukan oleh beliau. Tapi segera melakukan langkah hukum," pungkasnya.

"Supaya ada pendidikan politik. Jadi asumsi-asumsi jangan dibangun, tetapi harus dibuktikan melalui jalur yang semestinya," tandas Direktur Lingkar Madani (Lima) itu.

Pasalnya, lanjut Ray, jika tokoh seperti SBY tidak berani membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, maka lebih sulit bagi publik untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan.

"Kalau orang seperti Pak SBY saja takut berhadapan seperti itu, bagaimana kita mendorong publik untuk melakukan peloporan terhadap semua bergai bentuk pelanggaran," ungkap Ray.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan SBY tentang indikasi ketidaknetralan BIN, Polri dan TNI di Pilkada serentak 2018 disampaikan dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

SBY kemudian membeberkan serangkaian dugaan kecurangan oleh BIN, Polri dan TNI di pilkada sebelumnya, seperti di DKI Jakarta, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Maluku, Jawa Timur dan terakhir Jawa Barat.

Sumber : netralnews.com

Share this post