Habiburokhman Siap Pasang Badan Bela Gerakan ‘Indonesia Pasca Jokowi‘

JAKARTA, Berita Pojok - Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACT), Habiburokhman, mendukung gerakan 'Indonesia Pasca Jokowi (IPJ)' yang digagas oleh sejumlah aktivis, dengan tujuan untuk mempersiapkan pemimpin pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi), demi Indonesia yang lebih baik setelah Pilpres 2019.

Menurut Habiburokhman, pihaknya juga akan 'pasang badan' memberikan pendampingan kepada para penggagas gerakan tersebut, jika sewaktu-waktu ada pihak yang memprotes atau mempermasalahkan mereka secara hukum.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat menghadiri deklarasi gerakan 'Indonesia Pasca Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018) kemarin.

"Kita dari Advokat Cinta Tanah Air, kami senantiasa siap sedia membantu kalau ada rekan-rekan yang merasa dikriminalisasi atau menghadapi permasalahan secara hukum, Kami siap membantu semata-mata demi kebaikan negeri ini," tegas Habiburokhman.

Dukungan dan pendampingan siap diberikan, karena menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, gerakan Indonesian Pasca Jokowi adalah sebuah gerakan sah, legal, serta demokratis.

"Saya ingin katakan bahwa baik pro status quo maupun pro perubahan adalah gerakan yang sama-sama legal, sah, dan demokratis. Mari kita sama-sama menghormati satu sama lain," ujarnya.

"Saya rasa kita sudah lama bereformasi dan berdemokrasi, jangan menunjukkan kedunguan kita dengan melarang hal-hal yang legal, hal-hal yang demokratis, hal-hal yang normal, dan hal-hal yang wajar," tegas Habiburokhman.

Sebelumnya, aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma dan sejumlah aktivis lainnya, seperti Ustaz Aminuddin, Zang Wei Jian, Samuel Lengkey, Gede Sirlana, Sugiyanto, H Daud Poliradja, mendeklarasikan gerakan 'Indonesia Pasca Jokowi'.

Gerakan ini didasari atas sikap mereka terhadap Pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal dan tidak memenuhi janji-janji kampanye saat Pilpres 2014 silam.

"Pemerintahan gagal karena bukan hanya tak mampu merealisasikan janji-janji kampanyenya, namun justru melanggarnya," kata Lieus selaku Koordinator IPJ, dalam konferensi persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

"Sehingga sejak awal memimpin, kehidupan negara menjadi selalu gaduh, karena Presiden Jokowi ingkar terhadap janji kampanye sendiri," tegasnya.

Adapun sejumlah janji kampanye yang tidak ditepati Jokowi, diungkapkan Lieus, seperti janji menyusun kabinet ramping, akan menjadikan pertumbuhan ekonomi 8 persen, mencetak 10 juta lapangan kerja, dan menghentikan daging impor.

Selain itu, lanjut Koordinator Koordinator Forum Aspirasi Indonesia ini, Jokowi juga tidak mampu memenuhi janjinya untuk menjadikan kurs rupiah di bawah 10.000/dolar AS. Pada bidang hukum, Lieus mengatakan, mantan Walikota Solo itu juga belum menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu.

"Melihat fenomena dan fakta-fakta ini membuat kami yakin, pada Pilpres 2019 Presiden Jokowi kalah dan akan ada presiden baru. Hashtag 2019 ganti Presiden akan menjadi kenyataan, apa lagi karena gerakan ini semakin hari makin membesar dan diikuti jutaan rakyat di berbagai pelosok tanah air," pungkasnya.

Berdasarkan hal tersebut, Lieus mengaku, bersama para aktivis yang peduli pada nasib bangsa dan negara, mereka menginisiasi pembentukan gerakan IPJ, yang akan menjadi sebuah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Aspirasi dari rakyat akan akan disusun menjadi sebuah konsep tentang bagaimana presiden pengganti Jokowi mengelola negara ini ke depan, agar negara ini maju sebagaimana yang dicita-citakan para pejuang kemerdekaan RI dan para the founding fathers NKRI," ucap Lieus yang juga menjabat koordinator IPJ.

"Bukan justru mengalami kemunduran Dahsyat yang membuat negara ini justru makin Kuat dicengkeram atau dikuasai dikendalikan oleh pihak pihak asing," tutur Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini.

Sumber : netralnews.com