Curhatan Pengusaha yang Hanya Bisa Nonton Proyek Infrastruktur Jokowi

Jakarta, Berita Pojok - Sejak awal menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo (Jokowi) terlihat konsisten dengan janjinya yang ingin fokus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa. Hasilnya pun sudah mulai bisa dirasakan, cukup banyak infrastruktur khususnya jalan tol yang sudah bisa dinikmati.

Capaian tersebut membuat banyak orang berdecak kagum. Namun tidak bagi dunia usaha. Mereka hanya bisa gigit jari melihat gencarnya pembangunan infrastruktur.

Hal itu pertama kali terungkapkan saat digelarnya Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Rabu 7 Maret 2018 di Tangerang, Banten.

Dalam acara itu 3 pengusaha perwakilan Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi. Salah satu di antaranya yang merupakan ketua BPD Himpi Sumatera Utara Reza Pranata menyinggung soal banyaknya proyek infrastruktur yang tengah berjalan.

"Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada kerja Pak Presiden. Kami Sumut selama 30 tahun terakhir belum ada pembangunan tol baru. Di era Pak Presiden tol baru bertambah 52 kilometer," kata Reza.

Namun dia juga mengeluhkan tidak dilibatkannya pengusaha daerah untuk ikut menggarap proyek tol yang gencar dibangun pemerintah.

"Izin Pak Presiden, selama 52 km tol dibangun, kami pengusaha lokal hanya menonton saja. Kami ingin pengusaha daerah dilibatkan," tambah Reza.

Mendengar keluhan tersebut, Jokowi langsung meresponnya dengan memgajak Reza untuk bertemu dikesempatan lainnya. Jokowi juga mengajak serta Ketua BPD Hipmi Papua Barat Adriana Imelda Daat yang curhat ekonomi di Papua dan Papua Barat belum mampu tumbuh secara optimal.

Hal senada juga diutarakan oleh organisasi perkumpulan pengusaha yang lebih senior yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Para pengusaha merasa belum dilibatkan secara penuh dalam proyek-proyek infrastruktur.

"Ya memang sebetulnya inginnya kan untuk lebih dilibatkan lebih banyak lagi. Ya namanya juga pengusaha. Mereka lihat banyak proyek infrastruktur dimenangkan oleh BUMN dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi ya ingin lebih dilibatkan lagi dengan swasta," kata Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani.

Rosan mengatakan, sebenarnya para pengusaha sudah memperjuangkan hal itu dengan berdiskusi dengan Presiden. Hasilnya untuk proyek bernilai Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh digarap oleh BUMN dan menjadi kesempatan bagi para swasta.

Namun dia menegaskan, bahwa swasta sebagai entitas usaha pasti melihat potensi keuntungannya dulu sebelum menggarap proyeknya. Percuma jika diberikan ruang untuk menggarap proyek namun tidak ada nilai keekonomiannya.

"kita berhasil bangun infrastruktur memang setelah swasta lebih dilibatkan. Ya tapi di satu sisi ya swasta pengusaha, mana ada si mau ambil proyek rugi pasti enggak ada. Jadi memang diharapkan proyek untuk swasta mempunyai return-nya baik. Kalau tidak bagus baru dikerjakan melalui APBN atau APBD," tegasnya.

Sumber : detik finance