Anies Baswedan Meminta Anak Buahnya Menandatangani Surat Siap Mengundurkan Diri Jika Gagal Mencapai Target.

 

GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata meminta anak buahnya menandatangani surat siap mengundurkan diri jika gagal mencapai target.

Hal ini terungkap saat rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran Pemprov DKI sore tadi.

Awalnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menanyakan penyebab Ketua Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiyono mengundurkan diri.

Sebab, pengunduran diri Pujiyono terkesan mendadak dan membuat kaget para anggota dewan.

"Terkait pengunduran diri Kepala BPAD DKI Jakarta, Pak Pujiyono mungkin Asisten Sekda bisa menjelaskan," tanya Mujiyono kepada Sigit, Senin (24/5/2021).

Sigit pun menyebut, Pujiyono mengundurkan diri lantaran kinerjanya dianggap tak memuaskan.

Sebab, sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ada tradisi dimana setiap kandidat pejabat Pemprov DKI harus menandatangani surat pernyataan siap mengundurkan diri bila kinerjanya tak memenuhi target.

"Kami menghadirkan sebuah tradisi baru bahwa setiap pejabat harus bisa memenuhi apa yang menjadi target kinerja," ucapnya menjawab pertanyaan Mujiyono.

"Karena itu setelah kita mengucapkan sumpah dan janji dalam jabatan, ada surat pernyataan apabila tidak mencapai kinerja yang ditetapkan, maka siap mengundurkan diri," tambahnya menjelaskan.

Melalui tradisi ini, diharapkan para pemangku jabatan tinggi di Pemprov DKI bisa mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

"Termasuk mengembangkan organisasinya, karena kita bicara menyelesaikan kinerja tersebut tidak hanya dilakukan semata oleh pejabat yang bersangkutan, tapi juga bagaimana harus bisa menggerakkan organisasinya," ujarnya.

Evaluasi terhadap kinerja para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu pun secara berkala dilakukan.

Bila ada pejabat yang kinerjanya dirasa kurang memuaskan, maka Pemprov DKI bakal memberikan sanksi berupa penundaan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

"Kalau prestasinya kurang tentu kami akan review apa yang jadi penyebabnya. Biasanya peringatan pertama dengan penundaan (tunjangan), kami tunda pembayaran TPP-nya," kata Sigit.

Kemudian, Pemprov DKI pun bakal memberikan kesempatan kepada pejabat itu untuk memperbaiki kinerjanya.

Bila kinerjanya tak kunjung membaik, maka peringatan kedua hingga desakan untuk mengundurkan diri bakal diterapkan.

"Pemprov DKI memberikan ruang untuk perbaikan diri, kita rapat setiap bulan untuk menentukan apakah TPP yang ditetapkan kita terima atau tudak berdasarkan output kinerja. Bila tidak bisa memenuhi, tentu kami bisa mengambil langkah," tuturnya.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menegaskan, tradisi ini dibuat bukan untuk mempermalukan para pejabat.

Tapi dibuat agar para pejabat tersebut bisa mempertanggungjawabkan amanah jabatan yang diembannya.

"Dia akad pada saat melaksanakan pelantikan. Tentu, tidak ada perspektif mempermalukan seseorang, tapi lebih pada hal terukur," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini ada 17 jabatan eselon II di Pemprov DKI yang masih lowong.

Belasan posisi kosong ini pun kini tengah dilelang oleh Pemprov DKI.

Daftar jabatan di Pemprov DKI yang masih kosong ini semakin bertambah setelah Kepala BPAD DKI Pujiyono mengundurkan diri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menjelaskan, ada banyak faktor yang menyebabkan belasan posisi strategis itu kosong.

"Sebagian besar karena (pejabat sebelumnya) pensiun dan sementara ini diisi pelaksana tugas," ucapnya, Selasa (17/5/2021).

Tak hanya itu, beberapa jabatan strategis itu kosong lantaran pejabat sebelumnya ditendang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti yang dialami eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih yang dicopot setelah terseret kasus kerumunan saat hajatan putri Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

Maria pun menyebut, pihaknya tak bisa begitu saja mengangkat pejabat definitif untuk mengisi posisi yang masih lowong.

Sebab, ada prosedur atau tahapan lelang jabatan yang harus dilalui sesuai PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan itu disebutkan, jabatan eselon II diisi dengan dua cara, yaitu job pit dan seleksi terbuka.

"Job pit artinya perputaran sesama eselon II. Kalau seleksi terbuka, dibuka untuk umum bagi mereka yang memenuhi syarat," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Jadi tidak bisa langsung seperti eselon III dan IV," tambahnya menjelaskan.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengatakan, saat ini ada 187 ASN yang mengikuti lelang jabatan ini.

Proses lelang jabatan ini pun diharapkan rampung pada akhir Juni 2021 agar pada Juli mendatang, belasan jabatan yang masih lowong bisa segera terisi.

"Sekarang lagi asesmen, minggu ini asesmen. Minggu depan wawancara dengan tim panitia seleksi. Selambat-lambatnya akhir Juni sudah selesai," tuturnya.

Berikut rincian jabatan yang dilelang:

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

 

Sumber : TRIBUNJAKARTA.COM

Share this post