Dituduh Danai dan Inisiasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Partai Demokrat Angkat Bicara

Adanya tuduhan bahwa Partai Demokrat merupakan pendana dan penginisiasi aksi demo tolak UU Cipta Kerja membuat para petinggi Partai Demokrat merasa terganggu dan akhirnya angkat bicara.

Tuduhan pendanaan itu beredar dan menjadi pembicaraan di Sosial Media salah satunya adalah akun sosmed @digeeembok.

“Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Cipta Kerja 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax, serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis PD Ossy Dermawan dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Demokrat menyampaikan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum atas pihak-pihak yang menuduh dan melancarkan fitnah dan tuduhan pendanaan yang diviralkan.

Ossy menambahkan bahwa memang partai Demokrat menolak apa yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu tentang Uu Cipta Kerja. Sikap berbeda tersebut merupakan hal yang biasa dalam hal berdemokrasi tegas Ossy.

“Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen dalam konteks dan masalah yang berbeda. Sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta beberapa kepala daerah,” ujar Ossy.

Ossy juga menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, AHY sebelumnya telah mengeluarkan surat kepada para Pimpinan DPD maupun DPC Demokrat diseluruh wilayah Indonesia pada 7 Oktober 2020, dengan isi perintah agar tidak mengerahkan massa. Surat itu bernomor 119/INT/DPP.PD/X/2020.

Ossy mengatakan sebagai upaya melanjutkan perjuangan politik, pada 9 Oktober 2020, Fraksi PD (FPD) DPR menyurati ketua DPR. Surat nomor FPD.155/DPR.RI/X/2020 perihal Permohonan Permintaan Dokumen Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker. Sebab pasca-pengesahan RUU menjadi UU, FPD secara resmi belum mendapat dokumennya.

“Padahal lazimnya, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap fraksi di DPR akan menerima dokumennya. Faktanya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang publik, tetapi tidak diketahui mana yang versi finalnya. Kami berniat untuk mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal,” kata Ossy.

Ossy pun menyebut, hal ini penting dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat pada pemerintah.

“Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri,” kata dia.

Sumber : Rancah.com