Dituduh Danai dan Inisiasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Partai Demokrat Angkat Bicara
Adanya
tuduhan bahwa Partai Demokrat merupakan pendana dan penginisiasi aksi demo
tolak UU Cipta Kerja membuat para petinggi Partai Demokrat merasa terganggu dan
akhirnya angkat bicara.
Tuduhan
pendanaan itu beredar dan menjadi pembicaraan di Sosial Media salah satunya
adalah akun sosmed @digeeembok.
“Pernyataan
aksi dan gerakan besar penolakan UU Cipta Kerja 8 Oktober 2020, diinisiasi dan
didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax,
serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh,
mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni
menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis PD
Ossy Dermawan dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Demokrat
menyampaikan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum atas pihak-pihak yang
menuduh dan melancarkan fitnah dan tuduhan pendanaan yang diviralkan.
Ossy
menambahkan bahwa memang partai Demokrat menolak apa yang telah disahkan pada 5
Oktober 2020 lalu tentang Uu Cipta Kerja. Sikap berbeda tersebut merupakan hal
yang biasa dalam hal berdemokrasi tegas Ossy.
“Sebagaimana
partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen dalam konteks dan masalah
yang berbeda. Sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan
oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,
akademisi, LSM, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta beberapa kepala
daerah,” ujar Ossy.
Ossy
juga menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, AHY sebelumnya telah
mengeluarkan surat kepada para Pimpinan DPD maupun DPC Demokrat diseluruh
wilayah Indonesia pada 7 Oktober 2020, dengan isi perintah agar tidak
mengerahkan massa. Surat itu bernomor 119/INT/DPP.PD/X/2020.
Ossy
mengatakan sebagai upaya melanjutkan perjuangan politik, pada 9 Oktober 2020,
Fraksi PD (FPD) DPR menyurati ketua DPR. Surat nomor FPD.155/DPR.RI/X/2020
perihal Permohonan Permintaan Dokumen Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker.
Sebab pasca-pengesahan RUU menjadi UU, FPD secara resmi belum mendapat
dokumennya.
“Padahal
lazimnya, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap fraksi di DPR akan
menerima dokumennya. Faktanya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang
publik, tetapi tidak diketahui mana yang versi finalnya. Kami berniat untuk
mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui
substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal,” kata Ossy.
Ossy
pun menyebut, hal ini penting dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi
yang dapat membingungkan publik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat pada
pemerintah.
“Partai
Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan
informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam
negeri,” kata dia.
Sumber
: Rancah.com
0 Response to "Dituduh Danai dan Inisiasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Partai Demokrat Angkat Bicara"
Post a Comment