Kebijakan THR Dikririk, Politisi NasDem: Seolah Kebijakan Pemerintah Tak Ada yang Benar

Presiden Joko Widodo saat menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2018.

JAKARTA, Berita Pojok - Anggota Komisi IX DPR yang juga politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengaku berang serta sangat menyesalkan adanya pihak-pihak yang menyebut ada motif politik dibalik kebijakan presiden Jokowi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

“Apa sih program bagus pemerintah yang tidak di curigai oleh oknum-oknum tersebut? Kok rasanya semua program pemerintah nggak ada yang bener di mata mereka, sedangkan mereka sendiri nggak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat,” kata Irma di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Legislator asal dawrah pemilihan Lampung ini mencontohkan dalam kasus wabah gizi buruk di Asmat, Papua. Dimana menurutnya, para pengkritik tersebut tidak ada satupun yang peduli dengan mendatangi untuk memberikan bantuan kepada warga suku Asmat.

“Turun aja (mereka) nggak saat ada di kasus Asmat, harusnya mereka yang nyinyir-nyinyir itu turun sehingga walaupun belum ikut berkuasa tapi sudah memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat, jangan cuma janji saja kalau nanti berkuasa, itu sih semua orang juga bisa,” tegasnya menyindir.

Menurut Irma yang juga Ketua DPP Partai NasDem ini menjelaskan, kebijakan Jokowi terkait THR dan gaji ke-13 adalah langkah yang baik bahkan tepat.

Lanjut Irma, pemerintah berusaha memperhatikan rakyatnya agar tidak kesulitan saat merayakan hari raya Idul Fitri.

“Saya kira itu langkah yang baik di tengah ekonomi dunia yang kurang baik, pemerintah memberikan subsidi dalam rangka menyambut lebaran,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Rabu (23/5/2018), Presiden Jokowi baru saja menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Dalam konferensi pers di Iatana Negara, Jokowi berharap pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bsrkorelasi dengan peningkatan kinerja.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap ada motif politik secara implisit dalam pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Hari Raya ( THR) serta Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, bahwa hal itu juga biasa dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya saat tahun politik.

"Jadi kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik, lah, biasa. Saya kira pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Sumber : netralnews.com