Balas Netizen soal Reklamasi, Ratna Sarumpaet: Dilanjutin Muke Lu, Dasar Cebong

JAKARTA, Berita Pojok - Banyak pihak beranggapan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melanjutkannya proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Anggapan itu muncul, setelah Anies menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BPK Pantura Jakarta).

Kabar ini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet (netizen) yang kemudian ingin mengetahui komentar dari para pendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, terutama mereka yang menggaungkan isu reklamasi.

Salah satu yang diminta tanggapannya oleh netizen yaitu aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet. Ia adalah salah satu tokoh yang kerap melontarkan kritik pedasnya kepada rival Anies-Sandi di Pilkada, yaitu pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat terkait reklamasi.

"Reklamasi dilanjut tuh sama anis, mana empaty anda (emoji sedih)," tanya netizen pemilik akun Twitter @thowel_arema kepada Ratna Sarumpaet, Rabu (13/6/2018).

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Ratna. Ia menyebut, isu dilanjutkannya reklamasi oleh Anies sengaja dibuat oleh 'cebong,' padahal kabar tersebut tidak benar.

"Dilanjutin muke lu. Dasar cebong bisanya goreng2," balas Ratna.

Sebelumnya, Pemprov DKI memutuskan menyegel 932 bangunan di pulau D reklamasi kawasan Pluit Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018) lalu, karena disebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Gubernur Anies yang memimpin langsung penyegelan bangunan-bangunan tersebut menuai pujian dari pendukungnya. Hal itu tampak dari komentar di berbagai akun media sosial Anies, setelah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membagikan foto dan videonya saat melakukan penyegelan.

Oleh pendukungnya, Anies-Sandi dianggap sudah memenuhi janji kampanye saat Pilkada DKI 2017 lalu, yakni menghentikan proyek reklamasi jika terpilih.

Namun selang beberapa hari, publik kembali ramai membicarakan reklamasi, lantaran Anies menerbitkan Pergub 58/2018 tentang Pembentukan BPK Pantura Jakarta. Banyak pihak menilai, Pergub ini sekaligus menandai dilanjutkannya proyek reklamasi. Sehingga Anies-Sandi dianggap tidak konsisten dengan janji kampanye.

Salah satu pihak yang mengecam dibuatnya Pergub 58/2018, yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Menurut mereka, Pergub tersebut menunjukkan Anies-Sandi melanjutkan reklamasi. LBH Jakarta juga menyoroti langkah Anies yang hanya menyegel bangunan di Pulau D reklamasi, tapi tidak melakukan pembongkaran.

"Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018," tulis LBH Di akun Twitternya, Selasa (12/6/2018).

Bahkan Kicauan LBH Jakarta di-retweet oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia kemudian menyindir dengan mengatakan, yang penting Anies sudah hadir saat penyegelan dan foto-foto di pulau hasil reklamasi.

"Tapi sudah foto2 yg penting kak...," kata Yunarto di akun Twitternya, Rabu (13/6/2018)

Sumber : netralnews.com